prestiselawfirm

About prestiselawfirm

Posts by :

Mei 2 2025

SHAREHOLDER AGREEMENT SEBAGAI PERJANJIAN YANG MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Bahwa dahulu Perseroan Terbatas diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/1995”) dimana aturan tersebut lahir karena pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang mulanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan bahwa UU 1/1995 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman dan perlu disesuaikan untuk dapat menyokong perekonomian nasional, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Taun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) yang mencabut UU 1/1995.

Setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun diundangkannya UU 40/2007, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU 6/2023”) telah merubah sejumlah ketentuan dalam UU 40/2007 dimana salah satu perubahannya terkait dengan jumlah pendiri Perseroan Terbatas yang semula minimal 2 (dua) orang namun berdasarkan rezim UU 6/2023 Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh satu satu orang apabila memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Dalam hal Perseroan Terbatas didirikan minimal oleh (2) dua orang atau lebih pada dasarnya selalu menimbulkan potensi konflik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melakukan aksi korporasi (corporate action). Bahwa sengketa diantara para pemegang saham dapat berlangsung dengan dalam jangka waktu lama dan melahirkan ketidakpastian baik diantara para pemegang saham maupun mitra Perseroan sendiri.

Bahwa untuk menghindari timbulnya sengketa, para pemegang saham Perseroan dapat menandatangani perjanjian pemegang saham (shareholder agreement) dengan tujuan agar para pemegang saham secara bersama-sama dapat membatasi hak dan kewajiban para pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut sejumlah klausul penting yang dapat diterapkan dalam perjanjian pemegang saham yaitu sebagai berikut:

Right of First Refusal (“ROFR”) Clause

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007 mengatur:

“(1) dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham yaitu:

a. Keharusan terlebih dahulu menawarkan pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya”

ROFR merupakan mekanisme yang mengatur apabila satu pemilik saham mendapatkan tawaran dari pihak ketiga untuk membeli kepemilikan saham yang dimiliki, sebelum menerima penawaran dari pihak ketiga tersebut, pemilik saham harus menawarkan saham yang dimilikinya kepada pemilik saham lainnya hal ini bertujuan agar menghindari pengambilalihan Perseroan oleh pihak lain yang dapat merugikan kepentingan Perseroan atau pemegang saham lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU 40/2007 mengatur:

“dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga”

Bahwa apabila pemegang saham lainnya tidak menerima penawaran dari pemegang saham yang menjual, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang saham penjual dapat menarik penawaran tersebut dan menawarkan kepada pihak ketiga dengan harga dan ketentuan serupa seperti penawaran pada pemegang saham lainnya.

Bahwa pada dasarnya para pemegang saham Perseroan mengatur ROFR Clause dalam shareholder agreement agar tujuan pemegang saham tidak bertentangan dengan tujuan Perseroan.

Tag-Along Right atau Drag-Along Right Clause

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) ayat b UU 40/2007 mengatur:

“(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.”

Bahwa Tag-Along Right dan Drag-Along Right memiliki implikasi hukum yang berbeda, dimana perbedaan tersebut dapat dipahami seperti penjelasan berikut:

Tag-Along Right

Tag-Along Right merupakan mekanisme dimana jika pemegang saham mayoritas memutuskan untuk menjual sahamnya kepada pihak ketiga sehingga berpotensi terjadi perubahan pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas, pemegang saham lainnya dapat menjual kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak ketiga dapat terdiri dari calon pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas, atau pihak lain yang tidak termasuk pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas.

Bahwa pada dasarnya Tag-Along Right Clause melindungi kepentingan hukum pemegang saham minoritas yang berpandangan bahwa calon pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas berpotensi tidak sejalan dengan pemegang saham minoritas.

Drag-Along Right

Drag-Along Right merupakan mekanisme yang mengatur dimana apabila pemegang saham mayoritas menjual kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga, maka pemegang saham minoritas diwajibkan untuk ikut menjual saham atau ikut serta dalam penjualan saham tersebut.

Pada dasarnya Drag-Along Right Clause membatu untuk memastikan agar rencana transaksi strategis yang akan dilaksanakan tidak dihambat oleh pemegang saham minoritas.

Bad Leaver Clause

Bad leaver merupakan melanisme yang memperbolehkan pemegang saham untuk meninggalkan perusahaan atau keluar dari perjanjian pemegang saham dalam keadaan bukan karena kesalahan pemegang saham atau tujuan dan maksud perusahaan telah tercapai, pemegang saham dapat menjual saham mereka kepada perusahaan atau pemegang saham lainnya dengan harga pasar atau mempertahankan sahamnya.

Pre-emptive Rights Clause

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU 40/2007 mengatur:

“Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi sahan yang sama”

Pre-emptive rights merupakan mekanisme yang memberikan pemegang saham hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham saat ini dan menghindari dilusi dengan cara Perseroan menerbitkan saham untuk dibeli pemegang hal Pre-emptive rights dan mengenyampingkan fungsi ROFR Clause. Klausul ini juga bisa menjadi metode yang efektif bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal, karena memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam perusahaan untuk mencegah mereka terdilusi.

Bahwa meskipun secara peraturan perundang-undangan Perseroan wajib menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya apabila ingin melakukan penambahan modal, akan tetapi mengatur Pre-emptive rights Clause di dalam shareholder agreement akan memberikan rasa aman bagi masing-masing pemegang saham Perseroan.

Mandatory Share Sale Clause

Mandatory share sale merupakan mekanisme yang memberikan hak kepada perusahaan untuk membeli kembali saham yang dimiliki oleh pemegang saham (orang/badan hukum) berdasarkan kematian, kepailitan kecacatan atau keterlibatan dalam pembagian aset keluarga atas permasalahan perkawinan sehingga pemegang saham wajib menjual kembali sahamnya kepada perusahaan atau pemegang saham lainnya dengan mekanisme penilaian terhadap saham tersebut.

Klausul ini memberikan rasa aman dan salah satu solusi bagi pihak-pihak mengalami permasalahan yang tidak sederhana, sehingga untuk menjaga kepentingan para pemegang saham lainnya dan untuk menjaga stabilitas keberlangsungan Perseroan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ketentuan Mandatory Share Sale penting untuk diatur dalam shareholder agreement.

Piggy-Back Rights Clause

Piggy-Back Rights Clause merupakan mekanisme yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk ikut dalam penawaran pihak ketiga secara pro-rata terhadap penawaran untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya.

Pada dasarnya Piggy-Back Rights diatur untuk mencegah pemegang saham menemukan pembeli, namun klausul ini perlu diterapkan secara strategis dengan hati-hati hanya kepada pihak-pihak kunci yang tidak tergantikan dalam korporasi, seperti mereka yang penting bagi keberhasilan bisnis.

Put/Call Option Clause

Put/Call Option Clause merupakan mekanisme yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya di waktu tertentu (put option), kepada pemegang saham mayoritas dan memberikan hak kepada pemegang saham mayoritas untuk membeli saham pemegang saham minoritas pada waktu tertentu (call option).

Pada dasarnya Put/Call Option Clause diterapkan untuk memberikan solusi bagi para pemegang saham yang sedang mengalami perselisihan diantara pemegang saham lainnya, dimana perselisihan yang terjadi dapat membahayakan keberlangsungan Perseroan.

Confidentiality Clause

Confidentiality Clause merupakan mekanisme yang mengatur kerahasiaan Perseroan diantara para pemegang saham untuk jangka waktu yang ditentukan oleh para pemegang saham, biasaya para pemegang saham Perseroan mengatur klasifikasi informasi yang dianggap sebagai dokumen rahasia Perseroan seperti strategi bisnis, data keuangan, rencana pengembangan dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Bahwa pada pokoknya klausul-klausul dalam shareholder agreement disepakati dengan menyesuaikan kepentingan para pemegang saham, tidak sedikit pemegang saham Perseroan yang merasa dirugikan haknya baik karena tidak adanya shareholder agreement sehingga pihak ketiga dapat masuk kedalam Perseroan tanpa ada pengawasan sesama para pemegang saham, maupun pemegang saham Perseroan yang merasa dirugikan karena keliru dalam menyepakati klausul-klausul dalam shareholder agreement.

Berdasarkan hal sebagaimana di atas, dalam menyepakati shareholder agreement para pemegang saham wajib mempertimbangkan secara matang dan komprehensif kemungkinan-kemungkinan ideal yang dapat terjadi dikemudian hari sehingga tidak terjebak dalam ketidakpastian yang merugikan secara komersil.

TIM PENULIS

Maret 21 2025

IMPLEMENTASI PENGATURAN PERAMPASAN ASET TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG MEMILIKI UNEXPLAINED WEALTH DI INDONESIA

prestiselawfirm News 0

Kekayaan tidak wajar (unexplained wealth) atau illicit enrichment didefinisikan secara berbeda-beda di berbagai negara dan istilah unexplained wealth bukanlah istilah yang universal. Unexplained wealth pada umumnya merupakan peningkatan kekayaan secara tidak wajar, pengayaan illegal, keuntungan tidak sah, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan atau aset yang tidak dapat dijelaskan.

RUU Perampasan Aset dalam pengaturannya mengatur unexplained wealth dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai salah satu aset tindak pidana yang dapat dirampas, yakni aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya RUU Perampasan Aset.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi acuan mengenai penghasilan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (unexplained wealth) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) huruf a yang menyebutkan KPK dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana korupsi berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Perampasan aset tindak pidana sebagai upaya dalam memulihkan keuangan negara dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah Conviction Based Asset Forfeiture atau perampasan aset dengan pemidanaan (criminal forfeiture atau in personam). Perampasan aset dengan pemidanaan merupakan mekanisme yang dipakai aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum) untuk merampas aset tindak pidana setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Upaya pengembalian dalam metode ini merupakan metode yang lazim digunakan atau dapat dikatakan sebagai metode yang paling dikenal dalam upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau perampasan aset NCB yaitu upaya pengembalian aset tanpa disertai adanya pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelaku tindak pidana.

Perampasan aset NCB atau juga biasa disebut “perampasan in rem” merupakan tindakan terhadap aset, bukan individu. Mekanisme perampasan aset NCB ini merupakan proses peradilan yang terpisah dari peradilan pidana, yang memungkinkan untuk merampas aset tindak pidana tanpa harus menunggu putusan peradilan pidana terhadap terdakwa.

Perampasan aset NCB juga diatur dalam RUU Perampasan Aset yang menyebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 perampasan aset merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset terkait tindak pidana tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

RUU Perampasan Aset mengakomodir kebutuhan alat untuk merampas aset-aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) RUU Perampasan Aset mengatur aset-aset apa saja yang dapat dirampas, antara lain:

Aset yang merupakan hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, termasuk aset yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, harta orang lain, atau korporasi. Aset ini dapat berupa modal, pendapatan, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara;
Aset yang merupakan temuan dan diketahui patut diduga berasal dari tindak pidana.

Lebih lanjut, aset yang dapat dirampas berdasarkan RUU Peramapasan Aset dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2), yang meliputi:

Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan pidana yang diperoleh;
Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Pengaturan aset yang dapat dirampas dalam RUU Perampasan Aset terlihat keterkaitannya dan mengarah pada apa yang dimaksud dengan unexplained wealth, khususnya dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang menjelaskan bahwa peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan sumber penghasilannya yang sah merupakan aset yang dapat dirampas. Pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a RUU Perampasan Aset menyebutkan bahwa aset yang tidak seimbang tersebut dapat diperoleh dari antara lain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT). Pada kesimpulannya, unexplained wealth sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan sebagai tainted property atau aset tercemar yang dapat dikenakan perampasan aset NCB berdasarkan RUU Perampasan Aset.

Selanjutnya, proses pembuktian unexplained wealth dalam RUU Perampasan Aset menggunakan prosedur pembuktian terbalik, meskipun Jaksa Pengacara Negara tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar. Prosedur pembuktian terbalik yakni menempatkan beban pembuktian pada tersangka atau terdakwa untuk menunjukkan bahwa tuduhan yang diajukan tidaklah benar. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut dalam persidangan, jaksa tidak lagi berkewajiban membuktikan kesalahannya. Dengan kata lain, prinsip ini mengalihkan tanggung jawab pembuktian yang biasa berada di pihak jaksa kepada terdakwa. Alasan hukum penerapan prosedur pembuktian terbalik ini tidak dapat dilepaskan dari sifat khusus dari unexplained wealth milik pejabat publik yang sering kali berkaitan dengan kekuasaan dan upaya untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, jaksa sebagai representasi negara mengajukan dalil bahwa kekayaan yang menjadi objek gugatan memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Pendekatan ini menjadi realistis karena yang menjadi objek gugatan adalah aset atau harta pelaku melalui pendekatan in rem, bukan tindakan pidana itu sendiri. Dengan menggunakan prosedur pembuktian terbalik diharapkan perampasan aset terhadap unexplained wealth menjadi lebih mudah.

Dalam praktiknya, indikasi adanya unexplained wealth pada pejabat publik dapat dikenali melalui beberapa tanda, seperti gaya hidup yang berlebihan, keberadaan transaksi mencurigakan, ketidaksesuaian dalam LHKPN, serta adanya laporan dari masyarakat. Pada dasarnya, perampasan terhadap unexplained wealth merupakan suatu mekanisme untuk merampas atau mengembalikan aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan penghasilan yang sah miliknya. Perampasan aset terhadap unexplained wealth berdasarkan RUU Perampasan Aset ini menggunakan pendekatan in rem, yang berfokus pada aset yang tidak dapat dijelaskan tersebut. Pendekatan in rem tidak bertumpu pada hubungan apakah pemilik aset tersebut (pejabat publik) mendapatkan asetnya dari hasil tindak pidana. Artinya, perampasan terhadap unexplained wealth dapat dilakukan apabila syarat bahwa ada kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak sesuai dengan penghasilan sahnya, tanpa terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana.

Dengan menggunakan perampasan aset NCB, pengembalian keuangan negara menjadi lebih efektif dan membawa manfaat, sehingga dapat menjadi alternatif yang penting dalam system peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat menjadi alternatif yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pejabat publik yang mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth).

Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan model perampasan aset NCB yang sesuai dengan kondisi hukum, sosial, dan politik di Indonesia. Model yang akan diterapkan di Indonesia harus mampu menyeimbangkan perlindungan hak asasi individu dengan upaya negara dalam memberantas korupsi. Pendekatan yang digunakan harus memastikan bahwa proses perampasan aset berlangsung secara transparan dan akuntabel, serta disertai dengan jaminan bagi pejabat publik untuk membuktikan keabsahan kekayaannya melalui proses yang adil. Hal ini juga perlu dilengkapi dengan perangkat hukum yang jelas dan tegas, sehingga pelaksanaan perampasan aset NCB tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau menyimpang dari asas keadilan.

Dengan perumusan yang tepat, model perampasan aset NCB di Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi, khususnya terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal – usulnya (unexplained wealth). Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum tetapi juga memberikan efek jera kepada pejabat publik yang berniat mengakumulasi kekayaan dengan cara yang melanggar hukum.

Diharapkan dengan hadir RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang mampu menjadi akomodatif terhadap berbagai permasalahan terkait perampasan aset di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum secara optimal mampu merampas aset milik pelaku korupsi maupun unexplained wealth pejabat publik. Kerap kali terjadi ketidakharmonisan dan konflik norma dalam regulasi yang ada, yang menyebabkan penegakan hukum terkait perampasan aset tidak berjalan dengan maksimal. Mengingat realitas tersebut, RUU Perampasan Aset seharusnya mampu memperkuat implementasi UNCAC yang mengamanatkan kepada negara pihak untuk merumuskan peraturan mengenai mekanisme perampasan aset yang tercemar tanpa melalui proses pemidanaan (NCB).

KESIMPULAN

Perampasan aset tanpa pemidanaan (non – conviction based asset forfeiture) adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana tanpa harus melalui proses peradilan pidana. Perampasan aset NCB merupakan mekanisme yang sangat efektif untuk merampas unexplained wealth yang merupakan tainted property atau diduga merupakan hasil kejahatan dari pejabat publik dan mengembalikan aset tersebut kepada negara yang menjadi korban. Di Indonesia, sudah ada pengaturan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset NCB terhadap unexplained wealth yakni dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). RUU Perampasan Aset mengatur tentang perampasan aset tanpa pemidanaan yang dapat dilakukan terhadap aset tindak pidana, yang salah satunya adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan pidana yang diperoleh (unexplained wealth). Namun, hingga saat ini RUU Perampasan Aset masih belum disahkan menjadi undang-undang sehingga pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap unexplained wealth belum dapat dilakukan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. UU Nomor 20 Tahun 2001;
Undang-Undang Tentang Pengesahan United Convention Against Corruption 2003. UU Nomor 7 Tahun 2006;
Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Nomor 8 Tahun 2010;
Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002. UU Nomor Nomor 19 Tahun 2019;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. PKPK Nomor 2 Tahun 2020.

PENULIS

Abdul Hakim, S.H., M.H., CCD., CPCD., CPArb.

Maret 4 2025

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

prestiselawfirm News 0

Pembahasan

Bahwa undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau disebut dengan (PPSK) mengatur tentang ekosistem sektor keuangan yang meliputi kelembagaan, perbankan, Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing, serta perlindungan konsumen dan literasi keuangan.

Undang-undang ini juga mengatur tentang penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kepercayaan publik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pengembangan dan penguatan industri keuangan, serta perlindungan konsumen dan literasi keuangan.

Perlu diketahui Undang-undang ini juga mengatur tentang beberapa hal, seperti:

Kelembagaan: Mengatur tentang kelembagaan di sektor keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Perbankan: Mengatur tentang perbankan, termasuk perbankan syariah dan perbankan konvensional.
Pasar Modal: Mengatur tentang Pasar Modal, termasuk bursa efek dan lembaga kliring dan penjaminan.
Perasuransian: Mengatur tentang perasuransian, termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah:

Penguatan Kelembagaan: Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengaturan.
Penguatan Tata Kelola: Penguatan tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor keuangan.
Peningkatan Kepercayaan Publik: Peningkatan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan melalui pengembangan dan penguatan industri keuangan.
Perlindungan Konsumen: Perlindungan konsumen melalui pengaturan yang lebih ketat dan efektif.
Literasi Keuangan: Pengembangan literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang sektor keuangan.

Melalui undang-undang ini, tugas dan wewenang OJK diperluas untuk mengintegrasikan antara pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuannya guna memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Beberapa tugas dan wewenang baru OJK pasca undang-undang PPSK antara lain pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital dan aset kripto, penilaian dampak sistemik pada konglomerasi keuangan, serta pengembangan sektor keuangan secara umum. OJK juga diberi kewenangan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Perlu diketahui disisi lain OJK memiliki peran kekuasaan atau wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Melihat dari wewenangnya tersebut, terdapat satu aspek yang baru didalam UU OJK ini, yakni terkait kewenangan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 49 UU OJK jo. Pasal 1 angka 4 POJK 22/2015 Penyidik OJK sendiri terdiri dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Bahwa dalam pemberian kewenangan Penyidikan kepada OJK sendiri, menjadi pro dan kontra terkait ini, dikhawatirkan akan beririsan dengan pihak Kepolisian mengingat OJK merupakan sebuah institusi yang berdiri sendiri dan memiliki regulasi yang berbeda OJK tidak termasuk lembaga negara yang pegawainya berkategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga sejatinya tidak bisa melakukan penyidikan mandiri tanpa bantuan lembaga lain. mereka harus bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia atau PNS yang memiliki kewenangan. Meskipun demikian, masih banyak pemerhati yang kurang sepakat dengan kewenangan penyidikan OJK ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (5) undang-undang PPSK menyatakan bahwa “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan’’. Sehingga semakin jelas dan mempertegas kewenangan yang cukup luas kepada OJK dalam sektor jasa keuangan.

Oleh karena itu dengan disahkannya Sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Kewenangan Penyidikan OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan akhirnya benar-benar mendapatkan revisi yang cukup signifikan.

Kesimpulan

Bahwa dengan terbitnya Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya bagian dalam Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penyidikan di sektor jasa keuangan merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia. Sektor keuangan yang inklusif dan stabil. Sosialisasi secara merata baik didalam kelembagaan negara itu sendiri masih diperlukan demi tujuan bersama untuk mampu memberikan hal-hal yang bersifat kepastian guna penguatan tata kelola yang baik dan peningkatan kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penulis

Januari 21 2025

PERSPEKTIF PERSEKONGKOLAN DALAM PROSES TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

prestiselawfirm News

I. LATAR BELAKANG

Dalam praktik bisnis pelaku usaha kerap terlibat dalam proses tender atas proyek berskala kecil hingga besar yang melibatkan sejumlah pelaku usaha melalui mekanisme tender dengan sejumlah proses pelaksanaan yang telah ditetapkan secara patut. Tidak jarang para pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk memenangkan proyek yang sedang di tender, dimana tidak sedikit pelaku usaha terlibat pada tindakan persekongkolan dalam proses tender sebuah proyek. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha yang terlibat tindakan persekongkolan menghadapi masalah hukum.

Monopoli alamiah lahir dari persaingan usaha yang sehat dimana tidak terdapat pelaku usaha lain yang mampu terlibat dalam pasar yang bersangkutan. Dalam praktiknya, monopoli yang bersifat alamiah dapat terdiri dari lelang, kontes kecantikan (beauty contest), siapa cepat dia dapat (first-come-first-serveI), hak kakek (grandfather rights), atau lotere (Marten Jansen (Ed), 2004). Bahwa persekongkolan dalam sebuah tender menimbulkan praktik monopoli pasar yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, hal mana para pelaku usaha yang terlibat dalam tindakan persekongkolan dapat dihukum dengan berbagai jenis hukuman seperti hukuman pidana, pembayaran sejumlah denda, hingga pencabutan izin usaha.

II. POKOK PERMASALAHAN

Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur ketentuan persekongkolan dalam proyek tender?

III. ANALISIS

Ketentuan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”) yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Bahwa terhadap ketentuan di atas mengatur beberapa unsur yang terdiri sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU 5/1999 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perum, Perjan, Persero, Yayasan, dan Koperasi dimana setiap tanggung jawab hukum badan usaha yang berbadan hukum terletak pada perusahaan dengan tidak melibatkan harta kekayaan dari para pendiri perusahaan. Tidak seperti badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dimana tanggung jawab perusahaan juga melekat pada lapangan harta kekayaan pengurus.

2. Usur Bersekongkol

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU 5/1999 mengatur bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Bahwa dalam praktiknya, peradilan mengklasifikasikan jenis persekongkolan terbagi menjadi beberapa jenis yang terdiri sebagai berikut:

Persekongkolan horizontal

Persekongkolan horizontal merupakan sebuah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.

Persekongkolan vertikal

Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atu pemilik atau pemberi pekerjaan.

Gabungan antara persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal

Gabungan antara persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

Praktik peradilan mengakui bahwa salah satu tindakan persekongkolan ialah perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh panitia penyelenggara tender dimana panitia penyelenggara tender memberikan kesempatan eksklusif untuk berdiskusi dan presentasi kepada satu atau beberapa peserta tender dimana kesempatan tersebut tidak diberikan secara adil atau seimbang kepada peserta tender lainnya.

3. Unsur pihak lain

Bahwa yang dimaksud dengan unsur pihak lain merupakan para pihak yang secara horizontal dan/atau vertikal yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

Bahwa pihak lain baik secara horizontal dan/atau vertikal melakukan persekongkolan pada dasarnya untuk menguasai pasar dimana hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya monopoli yang bersifat tidak alamiah dan merugikan pelaku usaha lainnya serta konsumen dalam pasar.

4. Unsur Mengatur Dan Memenangkan Tender

Bahwa yang dimaksud dengan untuk mengatur dan memenangkan tender merupakan suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan Teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.

Bahwa praktik peradilan mengakui salah satu tindakan mengatur dan memenangkan salah satu atau beberapa peserta tender ialah dengan memberikan acuan tata tertib (term of reference) yang mengambang kepada para peserta tender dalam sebuah proses tender, sehingga tidak terdapat ketentuan pasti terkait komponen apa saja yang dinilai oleh pelaksana tender yang berujung pada diskualifikasi peserta yang bersumber dari subjektifitas penyelenggara tender.

5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU 5/1999 mengatur bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa salah satu tindakan persaingan usaha tidak sehat ialah dimana satu pelaku usaha menggunakan informasi rahasia pelaku usaha lainnya baik informasi yang diperoleh melalui orang dalam maupun informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian untuk mengetahui dan memanfaatkan informasi pelaku usaha lainnya guna mendapatkan pasar dan/atau konsumen yang dituju.

IV. SANKSI

Bahwa dalam hal pelaku usaha baik penyelenggara maupun peserta tender terbukti melakukan tindakan persekongkolan dalam proses tender, berdasarkan Pasal 47 UU 5/1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk memberikan sanksi administratif yang berupa:

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan Masyarakat;
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
Penetapan pembayaran ganti rugi;
Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat 2 UU 5/1999 juga mengatur bahwa pelaku usaha yang terlibat persekongkolan dalam proses tender dapat dipidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

V. KESIMPULAN

Bahwa untuk terhindar dari proses peradilan dalam hal memperoleh tender yang lahir dari proses persekongkolan, dalam hal ini penyelenggara tender dapat memberikan acuan tata tertib (term of reference) yang bersifat final dengan memuat variabel apa saja yang menjadi penilaian untuk memenangkan sebuah tender, selanjutnya penyelenggara usaha tidak melakukan perilaku diskriminatif kepada pelaku usaha lainnya dengan memberikan hak-hak yang setara kepada setiap pelaku usaha lainnya dalam sebuah proses tender serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 35/KPPU-I/2010 tanggal 05 Januari 2011.

TIM PENULIS:

SHAREHOLDER AGREEMENT SEBAGAI PERJANJIAN YANG MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

IMPLEMENTASI PENGATURAN PERAMPASAN ASET TERHADAP PEJABAT PUBLIK YANG MEMILIKI UNEXPLAINED WEALTH DI INDONESIA

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

PERSPEKTIF PERSEKONGKOLAN DALAM PROSES TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Location

Head Office Jakarta

Representative Office Tangerang Selatan

Website Page

Follow Us